PAMEKASAN — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pamekasan menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor untuk merespons lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pamekasan, Rabu (6/5/2026).
Melalui tema “Pamekasan Darurat Moral: Alarm Kasus Pelecehan dan Asusila terhadap Perempuan dan Anak”, GMNI menghadirkan berbagai elemen, mulai dari tokoh masyarakat, perwakilan legislatif, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, Kementerian Agama, hingga kalangan mahasiswa dan pelajar.
Dalam forum tersebut, para narasumber mengupas akar persoalan dari sisi moral, sosial, dan hukum. Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada upaya konkret untuk menekan angka kekerasan seksual di daerah.
Anggota DPR RI, Hj. Ansari, menegaskan bahwa peningkatan kasus kekerasan seksual telah memasuki tahap darurat moral. Ia mendorong seluruh pihak untuk mengambil langkah serius dan terkoordinasi.
“Kasus ini sudah masuk kategori darurat moral. Kita membutuhkan solusi nyata melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Ansari juga menyampaikan komitmennya untuk mendampingi korban serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
“Kami akan berkomunikasi langsung dengan Menteri PPPA agar penanganan kasus di Madura berjalan menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Ketua DPC GMNI Pamekasan, Syaifus Suhada, menekankan bahwa pihaknya sengaja menggelar forum ini sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya kasus asusila.
“Situasi ini menunjukkan urgensi tinggi. Kami ingin mendorong lahirnya solusi konkret, baik melalui penguatan pengawasan sosial maupun penegakan hukum,” ujarnya.
GMNI juga melibatkan pelajar tingkat SMA dalam diskusi tersebut. Mereka menilai kelompok remaja sebagai pihak yang rentan sekaligus memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan melalui edukasi sejak dini.
Peserta FGD menyepakati sejumlah langkah penting, antara lain memperkuat nilai moral di lingkungan keluarga dan sekolah, meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap laporan korban, serta membangun keberanian korban untuk melapor tanpa takut stigma sosial.
Forum ini diharapkan menjadi titik awal sinergi lintas sektor dalam menekan angka kekerasan seksual di Pamekasan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
