SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan DPRD Jatim menandatangani dokumen persetujuan bersama sebagai tanda berakhirnya pembahasan APBD 2027 di tingkat legislatif daerah.
Sebelum mencapai kesepakatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama DPRD Jatim membahas rancangan anggaran melalui sejumlah tahapan. Pembahasan tersebut mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menetapkan target pendapatan daerah dalam APBD 2027 sebesar Rp26,54 triliun. Sementara itu, pemerintah daerah mengalokasikan belanja sebesar Rp27,63 triliun.
Perbedaan antara target pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp1,09 triliun. Pemprov Jatim akan menutup seluruh defisit melalui skema pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Melalui skema tersebut, struktur APBD 2027 menargetkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp0 atau nihil.
Pemprov Jatim Pangkas Belanja dan Perkuat Program Prioritas
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemprov Jatim bersama DPRD juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos anggaran. Kedua pihak sepakat mengurangi alokasi pengeluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp75 miliar serta mengefisienkan belanja pegawai.
Pemerintah daerah kemudian mengarahkan anggaran hasil efisiensi tersebut untuk memperkuat berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas Jawa Timur.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, pemerintah memusatkan belanja prioritas APBD 2027 untuk mendukung sembilan agenda utama pembangunan daerah.
Agenda tersebut meliputi percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, penguatan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah turut memperkuat tata kelola pemerintahan, membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan harmonis, serta meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Melalui berbagai program tersebut, Khofifah berharap APBD 2027 mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.
APBD 2027 Segera Dievaluasi Kemendagri
Setelah memperoleh persetujuan DPRD Jatim, Pemprov Jawa Timur akan menyampaikan dokumen Raperda APBD 2027 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemerintah daerah menargetkan pengiriman dokumen tersebut paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama berlangsung.
Selanjutnya, Kemendagri akan mengevaluasi rancangan APBD tersebut sebelum pemerintah daerah menetapkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur.
Tahapan evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan fiskal pemerintah pusat.
