BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang kembali menorehkan prestasi di tingkat Jawa Tengah. Pemkab Batang masuk jajaran Top 10 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Jawa Tengah setelah dinilai berhasil memanfaatkan data sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan penghargaan tersebut tidak sekadar menunjukkan capaian angka indeks. Menurut dia, apresiasi itu mencerminkan komitmen Pemkab Batang dalam mengolah data IDSD menjadi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Secara teknis, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen tahunan yang diukur oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menilai kematangan, kinerja inovasi, serta posisi tawar suatu daerah baik di tingkat regional maupun nasional,” ujar Faiz saat ditemui di Kantor Bupati Batang, Kamis (20/8/2026).
IDSD mengukur empat komponen utama, yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia (SDM), pasar, serta ekosistem inovasi. Pemerintah menggunakan keempat komponen tersebut sebagai indikator untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan iklim yang mendukung produktivitas dan investasi.
Kabupaten Batang mencatat peningkatan skor IDSD dari 3,59 pada 2024 menjadi 3,61 pada 2025. Kenaikan paling menonjol terjadi pada komponen SDM yang meningkat dari 3,74 menjadi 3,86.
Komponen pasar juga mengalami peningkatan. Skornya naik dari 3,21 pada 2024 menjadi 3,34 pada 2025.
Faiz menegaskan, Pemkab Batang tidak sekadar mengejar peningkatan skor IDSD. Pemerintah daerah justru fokus membaca data untuk menemukan kekuatan dan persoalan yang membutuhkan intervensi kebijakan.
“Bukan karena nilai IDSD-nya paling tinggi. Dari IDSD yang ada, datanya kami manfaatkan untuk pengambilan kebijakan. Kami memetakan kelemahan dan kekuatan daerah, kemudian menindaklanjutinya melalui dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD hingga pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Data IDSD Jadi Dasar Kebijakan Ketenagakerjaan
Faiz mencontohkan pemanfaatan data IDSD pada sektor sumber daya manusia. Data mengenai keterampilan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu dasar bagi Pemkab Batang untuk menyusun program ketenagakerjaan.
Salah satu bentuk intervensinya melalui program Daker (Dapat Kerja). Pemerintah memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja sekaligus membantu menghubungkan mereka dengan peluang pekerjaan yang sesuai.
Pemkab Batang juga menggunakan data terkait Rata-rata Lama Sekolah untuk menentukan langkah di sektor pendidikan. Ketika data menunjukkan adanya aspek yang perlu diperkuat, pemerintah memberikan intervensi melalui peningkatan akses sarana dan prasarana pendidikan, program beasiswa, hingga penyelenggaraan kejar paket.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Batang berupaya menjadikan data sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan, bukan sekadar sebagai angka dalam laporan pemerintahan.
Menurut Faiz, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan data yang tepat dapat membantu pemerintah menghasilkan program yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Data tidak berhenti di atas kertas, tetapi menjadi pijakan utama dalam melahirkan inovasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
