JAKARTA – Mahasiswa bersama sejumlah organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (21/4/2026). Massa mulai memadati lokasi sejak pagi dan menyampaikan berbagai tuntutan melalui orasi.
Sebagian peserta aksi melumuri pagar depan gedung DPRD Kaltim dengan oli. Aparat kepolisian langsung berjaga dan memasang barikade kawat berduri untuk mengamankan situasi.
Tidak hanya di DPRD, aparat juga memperketat pengamanan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang berjarak kurang dari empat kilometer dari lokasi aksi. Petugas memasang kawat berduri di sekitar kantor gubernur dan rumah jabatan guna mengantisipasi pergerakan massa.
Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda menyiapkan rekayasa arus lalu lintas selama aksi berlangsung. Kasat Lantas Polresta Samarinda, La Ode Prasetyo, menjelaskan bahwa aksi akan berlangsung di dua titik, yakni DPRD Kaltim pada pagi hari dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur pada siang hari.
Aksi diawali dengan orasi dari Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas yang menyuarakan tuntutan terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) serta isu ketenagakerjaan. Selanjutnya, organisasi masyarakat Dayak Paser dari Penajam Paser Utara turut menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa memanjat papan iklan di sekitar lokasi dan merobek gambar pimpinan DPRD Kaltim. Mereka kemudian menggantinya dengan spanduk berisi tiga tuntutan utama.
Tiga tuntutan tersebut meliputi audit seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta desakan kepada DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Di barisan depan aksi, massa dari forum disabilitas berdiri menghadap aparat kepolisian, disusul oleh organisasi masyarakat dan mahasiswa. Hingga siang hari, aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.
