SUMENEP – Tim 185 Mabes TNI melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap hasil pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta kelengkapan sarana dan prasarana sebelum koperasi siap mendukung kegiatan operasional.
Pada hari pertama pemeriksaan, tim menyambangi empat lokasi KDKMP, yakni di Desa Sendang, Desa Pragaan Laok, Desa Aengdake, dan Desa Gunggung.
Kegiatan verifikasi dipimpin Brigjen TNI Candra Nugraha, S.I.P., bersama Kolonel Mar Fery Handoko. Peninjauan lapangan tersebut turut didampingi Dandim 0827/Sumenep Letkol Inf Citra Persada.
Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan kondisi nyata di lapangan dengan kesiapan fasilitas yang dibutuhkan masing-masing koperasi. Aspek yang diperiksa meliputi hasil pembangunan gedung, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi barang dan perlengkapan yang tersedia.
Tim Mabes TNI Pastikan Kondisi Fasilitas KDKMP
Brigjen TNI Candra Nugraha menjelaskan bahwa verifikasi dan validasi tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup kelengkapan fasilitas penunjang operasional koperasi.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kesiapan setiap lokasi KDKMP yang menjadi sasaran peninjauan.
“Yang kami periksa bukan hanya hasil pembangunan gedung, tetapi juga kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya. Kami ingin memastikan kondisi fasilitas di lapangan sehingga hasilnya bisa menjadi dasar untuk menilai kesiapan operasional KDKMP,” jelas Candra.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kondisi fasilitas sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum koperasi menjalankan kegiatan operasionalnya.
Berdasarkan hasil pengecekan pada empat lokasi tersebut, tim tidak menemukan barang yang mengalami kerusakan maupun kehilangan.
“Dari pengecekan hari ini tidak ditemukan barang yang rusak atau hilang. Meski begitu, hasil verifikasi tetap menjadi bahan evaluasi dan catatan kami untuk melihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung kesiapan koperasi,” ujarnya.
Sebanyak 139 Titik KDKMP di Sumenep Rampung 100 Persen
Sementara itu, Dandim 0827/Sumenep Letkol Inf Citra Persada mengungkapkan bahwa pembangunan KDKMP di Kabupaten Sumenep mencakup total 258 titik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 139 titik dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100 persen.
Capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan pembangunan gerai KDKMP di wilayah Kabupaten Sumenep. Meski demikian, kesiapan operasional setiap lokasi tetap perlu dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi di lapangan.
Citra berharap kegiatan verifikasi yang dilakukan Tim 185 Mabes TNI dapat memberikan penilaian objektif terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, evaluasi dari tim pusat juga diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu diperbaiki sehingga hasil pembangunan dapat memenuhi kebutuhan koperasi.
Kodim Sumenep Harapkan Evaluasi untuk Penyempurnaan Pembangunan
Dalam pelaksanaan pembangunan KDKMP, Kodim 0827/Sumenep turut membantu PT Agrinas dalam pembangunan gerai-gerai koperasi di wilayah Kabupaten Sumenep.
Karena itu, masukan dari Tim 185 Mabes TNI diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana untuk menyempurnakan hasil pekerjaan sekaligus meningkatkan kesiapan fasilitas yang telah dibangun.
“Kami berharap tim memberikan masukan dan evaluasi terhadap apa yang sudah dikerjakan Kodim 0827/Sumenep dalam membantu PT Agrinas membangun gerai-gerai KDKMP. Catatan dari tim ini penting agar kekurangan yang masih ada bisa segera menjadi perhatian,” katanya.
Melalui kegiatan verifikasi dan validasi tersebut, kondisi pembangunan KDKMP di Kabupaten Sumenep diharapkan dapat terpetakan secara lebih menyeluruh. Hasil pemeriksaan juga menjadi bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti berbagai kebutuhan perbaikan maupun penyempurnaan fasilitas.
Dengan demikian, pembangunan KDKMP tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kesiapan operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
