JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas untuk membahas kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.
Presiden memimpin rapat bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Pontianak.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan kehadiran sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam rapat tersebut.
Teddy menyebut delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta 10 unsur pemerintah daerah hadir dalam rapat penanganan karhutla. Unsur daerah yang hadir antara lain gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, dan BPBD.
“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah,” ujar Teddy.
Presiden Prabowo mengatakan kunjungannya ke Kalimantan Barat bertujuan melihat langsung kondisi karhutla sekaligus mendapatkan gambaran faktual dari lapangan.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Prabowo.
198 Hotspot Kepercayaan Tinggi Terdeteksi di Kalbar
Dalam rapat tersebut, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo memaparkan perkembangan titik panas atau hotspot berdasarkan pemantauan satelit selama 24 jam.
Hasil pemantauan menunjukkan terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Selain itu, petugas mendeteksi 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Bulo mengatakan hotspot tersebut banyak tersebar di sejumlah kabupaten, terutama wilayah selatan dan timur Kalimantan Barat.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan,” jelas Bulo.
Hotspot juga terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas.
Pemerintah Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
Rapat juga membahas potensi hujan yang dapat membantu penanganan karhutla. Berdasarkan pemantauan cuaca, hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di sejumlah wilayah, terutama bagian timur Kalimantan Barat, pada periode 21-27 Agustus 2026.
Pemerintah sebelumnya telah menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 11-18 Agustus 2026. Namun, pelaksanaan operasi tersebut sempat dihentikan karena kondisi awan belum mendukung.
Bulo mengatakan pemerintah kembali menyiapkan OMC setelah BMKG memprakirakan adanya potensi awan pada 23-27 Agustus 2026.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” ujarnya.
Presiden Prabowo menjadikan rapat tersebut sebagai bagian awal kunjungannya untuk memastikan pemerintah menangani karhutla secara terpadu. Kehadiran unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta lembaga terkait dalam satu posko diharapkan memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan di wilayah terdampak.
