FALIHMEDIA.COM | BANGKALAN – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Bersatu Bangkalan (AHBB) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bangkalan, Senin (17/2/2025). Mereka menuntut lima hal utama, salah satunya adalah kenaikan gaji setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan sebesar Rp2,3 juta.
Saat ini, para tenaga honorer hanya menerima gaji Rp1,2 juta, yang masih dipotong iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu honorer dari Diskominfo Bangkalan, Andi Azis, menyatakan bahwa gaji mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup layak.
Selain menuntut kenaikan gaji, para demonstran juga meminta Pemkab menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh waktu. Mereka juga menolak perekrutan CPNS dan PPPK dari formasi umum hingga seluruh honorer diangkat.
“Kami menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena upah kami masih di bawah UMK. Kami juga meminta pembagian iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan, yaitu 3,7 persen oleh pemberi kerja dan 2 persen oleh pekerja,” ujar Andi.
Menanggapi aksi ini, Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menyatakan dukungan penuh kepada tenaga honorer. Menurutnya, salah satu pemicu aksi adalah sulitnya pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan, yang mempersyaratkan masa kerja minimal 10 tahun, padahal banyak honorer sudah bekerja lebih dari 20 tahun.
Namun, terkait permintaan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, Nur Hakim menjelaskan bahwa hal tersebut bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
“Kebijakan pengangkatan ini sering berubah-ubah, sehingga kami hanya bisa mengajukan formasi. Tapi, kami akan terus memperjuangkan aspirasi mereka,” tegasnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
