FALIHMEDIACOM| SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada Kamis (27/03/2025).
Acara ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat guna memastikan transparansi serta menciptakan perencanaan daerah yang responsif terhadap permasalahan dan isu strategis yang berkembang.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan visi dan misi daerah.
“Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan target pembangunan Kabupaten Sumenep,” ungkap Bupati di sela acara yang berlangsung di Kantor Bupati.
Bupati menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mampu menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Sumenep melalui sasaran, program prioritas, serta indikator kinerja yang jelas dan terukur. Program yang disusun harus efektif dalam menyelesaikan persoalan daerah seperti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta isu lainnya.
“Pimpinan perangkat daerah harus melakukan rasionalisasi program agar setiap kegiatan yang diusulkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi, kolaborasi, dan diskusi antar pemangku kepentingan untuk merancang program pembangunan yang lebih operasional dan sesuai dengan visi-misi daerah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan RKPD dan rancangan awal RPJMD berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
“Perencanaan pembangunan harus bersinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Bappeda Sumenep telah menerima 912 usulan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI, serta 933 usulan dari Pokir DPRD yang akan diverifikasi guna memastikan program-program yang diusulkan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, anggota DPRD, Forkopimda, Kepala BPS, perwakilan Bappeda Provinsi Jatim, kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi yang peduli terhadap pembangunan daerah.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
Response (1)