FALIHMEDIA.COM | CIREBON – Alokasi bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kapal nelayan di Kota Cirebon pada tahun 2025 kembali belum mencukupi kebutuhan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon menerapkan sistem skala prioritas untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
“Tahun 2024 lalu alokasinya saja tidak cukup untuk nelayan dengan kapal ukuran 30 gros ton (GT),” ujar Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, usai rapat bersama perwakilan nelayan, Rabu (15/1/2025).
Pemerintah pusat mengalokasikan 1.600 kiloliter BBM subsidi pada tahun 2024 untuk nelayan di Kota Cirebon. Namun, kebutuhan riil mencapai 5.100 kiloliter, sehingga terdapat defisit yang cukup besar. Hal yang sama terjadi pada tahun 2025 dengan jumlah alokasi yang tidak mengalami peningkatan.
“Kebutuhan ideal untuk kapal 30 GT adalah 15 kiloliter BBM dalam sekali melaut. Kapal-kapal ini biasanya melaut selama tiga bulan, sekitar 3-4 kali dalam setahun, bergantung pada kondisi cuaca,” jelas Elmi.
Untuk mengatasi keterbatasan ini, DKP3 menggunakan skala prioritas, terutama bagi kapal 30 GT yang dimiliki pengusaha dengan banyak armada.
“Kami memprioritaskan kapal yang benar-benar layak melaut agar BBM subsidi digunakan seefisien mungkin,” tambahnya.
Elmi juga telah mengajukan permohonan tambahan alokasi BBM subsidi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia berharap pemerintah pusat dapat memenuhi kebutuhan nelayan agar aktivitas perikanan tetap optimal.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
