FALIHMEDIACOM| JAKARTA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyampaikan permintaan maaf atas insiden pembubaran aksi damai penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang terjadi di depan Gerbang Pancasila, kompleks DPR/MPR RI, Rabu (9/4/2025).
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan bahwa ke depan pihaknya akan lebih mengutamakan pendekatan dialogis dalam menangani aksi unjuk rasa. “Kami meminta maaf atas insiden yang terjadi di kawasan DPR. Pendekatan dialog akan menjadi prioritas kami dalam menghadapi aksi masyarakat,” ungkap Satriadi dalam keterangan resminya, Kamis (10/4/2025).
Satriadi juga berkomitmen meningkatkan kinerja jajarannya dalam menjaga kondusifitas saat aksi penyampaian pendapat di ruang publik. Ia menekankan pentingnya pendekatan humanis agar aspirasi warga tetap tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.
“Kami menjunjung tinggi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tetap sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan bersama,” tegasnya.
Peristiwa pembubaran tersebut sempat terekam dalam video dan tersebar luas di media sosial. Dalam unggahan akun X (dulu Twitter), aksi yang dilakukan warga itu disebut sebagai aksi bayaran dan berujung pembubaran paksa oleh aparat.
“Mohon doa dan dukungannya, saat ini kami sedang dibubarkan oleh Satpol PP Pemprov @DKIJakarta. Ini bukti nyata bahwa pemerintah tak mau dengar suara rakyat,” tulis akun tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut angkat bicara. Ia mengaku kecewa dengan kejadian tersebut dan langsung memberikan teguran keras kepada Kepala Satpol PP DKI.
“Saya langsung menegur Kepala Dinas semalam. Saya sangat kecewa karena Satpol PP seharusnya tidak bertindak seperti itu. Itu bukan bagian dari tugas mereka,” ujar Pramono saat ditemui di Velodrome, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2025).
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
