FALIHMEDIA.COM | SAMPANG – Ribuan warga dari Kecamatan Banyuates memadati Kantor Kecamatan pada Rabu (9/4/2025), menuntut pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) segera dilakukan. Massa menilai keterlambatan Pilkades sejak 2021 membuat roda pemerintahan desa berjalan tidak maksimal.
Dalam aksinya, warga memblokade jalur utama Pantura dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat aksi tersebut. Mereka juga membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan agar kepala desa definitif segera dipilih.
Menurut koordinator aksi, Hanafi, pencopotan sejumlah Penjabat (Pj) Kepala Desa baru-baru ini dianggap melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 27 Tahun 2021. Ia bahkan menyebut adanya indikasi jual beli jabatan dalam proses pengangkatan Pj Kades.
“Sudah banyak rekaman suara beredar yang menyebutkan bahwa untuk menjadi Pj Kades harus menyetor sejumlah uang,” ujarnya di tengah orasi.
Para demonstran menyuarakan keresahan mereka terhadap kinerja Pj Kades yang dinilai lemah dan tidak membawa perubahan signifikan bagi desa. Mereka menuding Pj Kades hanya menjadi “boneka” pemerintah kabupaten, tidak punya kewenangan penuh, dan membuka celah terhadap potensi korupsi dana desa.
“Kami tidak ingin desa kami dipimpin oleh Pj terus menerus. Sudah waktunya Pilkades 2025 digelar, tidak ada alasan lagi untuk ditunda,” lanjut Hanafi.
Suasana sempat memanas ketika Camat dan Bupati yang ditunggu untuk menemui massa tak kunjung muncul. Massa kemudian melakukan pelemparan botol dan telur busuk ke arah petugas. Meskipun begitu, aparat kepolisian tetap bersikap tenang dan mengatur arus lalu lintas agar tetap kondusif.
Kapolres Sampang AKBP Hartono turun langsung mengawal jalannya aksi. Ia meminta massa untuk tidak melakukan tindakan di luar batas hukum dan tetap memberi akses jalan kepada pengguna jalur pantura.
Tokoh masyarakat setempat, Suud Ali, juga ikut menyuarakan aspirasi warga. Ia mendesak Bupati atau perwakilannya segera menemui massa agar situasi tak makin panas.
Akhirnya, Camat Banyuates dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang menemui massa. Namun, karena tuntutan tak langsung dipenuhi, para demonstran memberi ultimatum akan menggelar aksi lanjutan dalam 14 hari ke depan jika Pilkades tidak juga dijadwalkan.