FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Sosialisasi Hasil Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029. Acara ini bertujuan memberikan pemahaman tentang kompleksitas kemiskinan di daerah serta mendorong kerja sama lintas sektor.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa penyusunan RPKD menjadi landasan utama untuk kebijakan sistematis dan terencana dalam menurunkan angka kemiskinan.
“RPKD dirancang untuk lima tahun ke depan dengan mengutamakan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkapnya pada Jumat (24/1/2025) di Kantor Bappeda.
Bappeda Sumenep bekerja sama dengan tim dari Universitas Brawijaya Malang dalam menyusun dokumen ini, melalui proses verifikasi data dan sinkronisasi kebijakan. Hal ini bertujuan agar intervensi kebijakan lebih terarah dengan fokus pada produktivitas ekonomi, kualitas hidup, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan.
“Sosialisasi ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan, DPMD, Dinsos P3A, dan lainnya. Dengan koordinasi lintas sektor, kami berharap strategi ini dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Sumenep,” ujar Arif.
Dengan RPKD yang sistematis dan terpadu, Pemkab Sumenep menargetkan pengurangan angka kemiskinan secara signifikan, menjadikan dokumen ini sebagai pedoman utama kebijakan pembangunan inklusif.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
