FALIHMEDIA.COM | JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sikap ini ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang menyebut bahwa revisi tersebut sejalan dengan harapan partainya.
“Kami mendukung karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Dukungan PDIP terhadap revisi UU TNI memicu spekulasi bahwa partai berlambang banteng itu mulai mendekati pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski tak memberikan jawaban eksplisit, Puan menekankan bahwa Fraksi PDIP di DPR tetap berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah demi kepentingan nasional.
“Kami di DPR akan bergotong royong dengan pemerintah demi bangsa dan negara,” tambahnya.
Banyak pengamat politik melihat langkah ini sebagai strategi PDIP untuk mewujudkan komunikasi dengan pemerintahan baru pasca-Pemilu 2024.
Dalam sidang paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI mengesahkan revisi UU TNI. Sidang yang dipimpin oleh Puan Maharani itu dihadiri oleh para pimpinan DPR, termasuk Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad, dan Adies Kadir.
Saat Puan menanyakan persetujuan terhadap revisi UU TNI, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju sebelum palu sidang diketuk sebagai tanda pengesahan.
Revisi UU TNI ini mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah peran TNI dalam jabatan sipil serta perubahan batas usia pensiun perwira tinggi. Kritikus menilai revisi ini bisa membuka peluang bagi TNI untuk semakin masuk ke ranah sipil, yang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi TNI pasca-Orde Baru.
Sebaliknya, pendukung revisi berpendapat bahwa perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan negara serta profesionalisme prajurit TNI di era modern. Pemerintah menegaskan bahwa revisi ini telah melalui kajian strategi yang mendalam.
Dengan sikap PDIP yang mendukung revisi UU TNI, dinamika politik semakin memanas. Apakah PDIP akan tetap bersikap oposisi atau malah bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran? Spekulasi ini masih terus berkembang di tengah situasi politik pasca-Pemilu 2024.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
