FALIHMEDIA.COM | MAGELANG – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya sinergi antar kepala daerah dalam mendukung program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Gibran menekankan bahwa meskipun latar belakang suku, agama, dan partai politik berbeda, semua pemimpin daerah harus memiliki satu visi untuk membangun Indonesia.
“Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat dan sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gibran, dikutip dari keterangan BPMI Setwapres pada Rabu (26/2/2025).
Gibran meminta para kepala daerah untuk aktif mendukung dan mengawasi implementasi program-program prioritas pemerintahan Prabowo.
“Program utama yang menjadi perhatian meliputi: Makan bergizi gratis untuk anak-anak dan kelompok rentan, Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, Swasembada energi dan pangan guna mengurangi ketergantungan impor serta Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat,” tuturnya.
Gibran juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dalam penyediaan makan bergizi gratis. Menurutnya, beberapa daerah masih mengalami kendala dalam distribusi bahan pangan, yang berakibat pada harga yang mahal dan ketersediaan yang terbatas.
“Ketersediaan bahan pangan di beberapa wilayah masih sulit dan mahal. Infrastruktur supply chain dan distribusi MBG (Makan Bergizi Gratis) harus diperhatikan dan dimonitor secara ketat,” tegasnya.
Menghadapi bulan Ramadan, Gibran mengingatkan kepala daerah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar menjadi perhatian utama untuk mencegah inflasi yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar dan penumpukan kendaraan di exit tol. Harus ada langkah antisipatif yang matang,” kata Gibran.
Dalam pengelolaan anggaran daerah, Gibran mendorong pemanfaatan e-katalog yang melibatkan UMKM serta percepatan proses sertifikasi halal. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024, pada Oktober 2026, barang dan jasa tertentu wajib memiliki sertifikat halal.
“Mohon kepala daerah memberikan penegasan dan bersinergi dengan Badan terkait untuk memastikan percepatan sertifikasi halal berjalan lancar,” imbuhnya.
Selain aspek ekonomi, Gibran juga menyoroti pentingnya menjaga toleransi dan keharmonisan sosial di daerah masing-masing. Ia mencontohkan beberapa kota dengan indeks toleransi tinggi, seperti Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, dan Magelang.
“Jika toleransi tinggi, itu berarti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berjalan baik. Ini sangat penting untuk menjaga persatuan,” tutup Gibran.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
