FALIHMEDIACOM | JAKARTA – Israel kembali mengalami guncangan besar pada Kamis (27/3/2025) malam waktu setempat. Ribuan warga memenuhi jalan-jalan sebagai bentuk protes terhadap undang-undang baru yang memperluas kekuasaan politisi dalam mengangkat hakim. Kebijakan kontroversial ini didorong oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan persetujuan di Knesset dengan 67 suara mendukung serta satu suara menolak, sementara oposisi memboikot pemungutan suara.
Gelombang protes ini terjadi di tengah ketegangan politik yang meningkat setelah pemerintah Netanyahu mengumumkan pemecatan Jaksa Agung dan Kepala Badan Keamanan Internal. Para demonstran menyebut kebijakan ini sebagai “bencana” dan “paku di peti mati demokrasi Israel”.
Pensiunan walikota jenderal Noam Tibon dalam orasinya di Tel Aviv menyatakan bahwa pemerintah mencoba mengalihkan perhatian publik dari isu para sandera di Gaza dan mengguncang keamanan negara dengan mencopot kepala Shin Bet.
Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam langkah pemerintah, menuduhnya lebih fokus mengonsolidasikan kekuasaan daripada menyatukan masyarakat dan mengupayakan pengampunan sandera. Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Ibrani Yerusalem, Claude Klein, menilai reformasi ini adalah upaya Netanyahu untuk mengendalikan pemerintahan tanpa hambatan dari Mahkamah Agung.
Reformasi sebelumnya telah memicu ancaman besar pada tahun 2023 dan nyaris menjatuhkan Netanyahu. Namun, perang di Gaza mengalihkan perhatian publik dari isu ini. Banyak pihak yang menduga undang-undang ini berkaitan dengan kasus korupsi Netanyahu yang sedang berlangsung, yang berpotensi menyelamatkannya dari hukuman.
Dalam tanggapannya, Netanyahu menuduh para pengkritiknya sengaja mengganggu penyiaran pemerintahan di tengah perang serta menuding mereka menyebarkan hasutan, kebencian, dan anarki di jalanan.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
Response (1)