FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna pada Rabu (23/4/2025), untuk menyampaikan hasil serap aspirasi masyarakat selama masa reses tahap kedua tahun sidang 2025. Dalam forum resmi tersebut, seluruh fraksi memaparkan usulan dari berbagai daerah pemilihan yang menjadi prioritas pembangunan ke depan.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Abd. Rahman, menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan singgah di Pulau Masakambing, Kecamatan Masalembu.
“Kami, PDI Perjuangan mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan keagamaan, seperti bantuan bagi guru ngaji, musala, dan kegiatan spiritual lainnya sebagai bagian dari penguatan nilai keagamaan di masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), diwakili oleh dr. Virzannida Busyro, memaparkan adanya 23 aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun dari delapan dapil, termasuk daerah kepulauan.
“Kebutuhan mendesak meliputi perbaikan sistem irigasi, alat tangkap ikan modern bagi nelayan Talango, serta modal usaha untuk peternak ayam petelur dan pedaging. Bantuan pembangunan sarana prasarana untuk lembaga pendidikan dan tempat ibadah juga menjadi perhatian serius, termasuk permintaan pembangunan MCK dan rabat beton,” terangnya.
Fraksi PKB juga menyoroti lemahnya tata kelola sektor pariwisata, terutama di kawasan Pantai Slopeng yang dinilai belum maksimal mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Fraksi Gabungan Gerindra-PKS melalui juru bicara Syamsul Bahri, menyuarakan persoalan ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Fraksi ini fokus pada usulan peningkatan dan pemerataan infrastruktur, seperti perbaikan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, pembangunan sumur pertanian, hingga penyediaan air bersih di kawasan pedesaan.
Selain itu, Gerindra-PKS mendorong penyediaan anggaran khusus untuk perbaikan lampu penerangan jalan umum (JPU) dan infrastruktur penunjang lainnya guna menunjang mobilitas serta menekan angka kecelakaan akibat jalan rusak.
Mayoritas fraksi DPRD Sumenep sepakat bahwa perlu ada perhatian khusus terhadap ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan, serta penguatan sektor ekonomi rakyat, pendidikan, dan kesehatan.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, para pimpinan DPRD, seluruh kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Sumenep.