Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada persoalan kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, yang kerap terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Fenomena antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat menjadi pemandangan yang tidak asing lagi. Masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM yang menjadi penopang aktivitas sehari-hari.

Persoalan ini semakin kompleks ketika kelangkaan BBM bersubsidi terjadi bersamaan dengan meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Akibatnya, masyarakat tidak hanya menghadapi tekanan dari sisi biaya transportasi, tetapi juga harus menanggung kenaikan biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

Ketidaksesuaian Kuota dan Kebutuhan Riil Masyarakat

Salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah adalah ketidaksesuaian antara kuota BBM bersubsidi dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan distribusi dan pelayanan di sejumlah SPBU.

Tidak jarang masyarakat menemukan pemberitahuan bertuliskan “Pertalite dan Solar dalam pengiriman” ketika hendak mengisi bahan bakar. Kondisi ini tentu menimbulkan kekecewaan sekaligus pertanyaan publik mengenai kepastian distribusi BBM bersubsidi.

Bahkan, muncul kecurigaan di tengah masyarakat bahwa kelangkaan BBM bersubsidi secara tidak langsung mendorong konsumen beralih menggunakan BBM non-subsidi yang harganya lebih mahal. Meskipun dugaan tersebut memerlukan pembuktian dan pengawasan lebih lanjut, pemerintah tidak boleh mengabaikan keresahan publik yang terus berkembang.

Keterbukaan informasi mengenai kuota, distribusi, dan ketersediaan BBM menjadi hal penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Disparitas Harga dan Beban Ekonomi Rakyat

Kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi juga menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa kenaikan harga tersebut dapat memperlebar tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

Persoalannya bukan semata-mata kenaikan harga Pertamax, melainkan dampak ekonomi yang dapat merambat ke berbagai sektor. Ketika terjadi disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi, terdapat potensi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.

Peralihan tersebut, apabila tidak diantisipasi melalui pengawasan dan kebijakan distribusi yang tepat, dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan BBM bersubsidi.

Di sinilah pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan pengelolaan subsidi justru menciptakan persoalan baru yang pada akhirnya membebani masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi.

Pemerintah tentu memiliki pertimbangan fiskal dalam mengatur subsidi energi, termasuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kepentingan fiskal harus tetap berjalan seiring dengan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi kesejahteraan rakyat.

Nelayan dan Petani Menjadi Korban Kelangkaan Solar

Dampak kelangkaan BBM bersubsidi tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan bermotor, tetapi juga oleh kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor produktif.

Di Kabupaten Sumenep, khususnya wilayah kepulauan, persoalan ketersediaan Solar menjadi salah satu kendala yang dihadapi para nelayan. Solar merupakan kebutuhan utama untuk mengoperasikan mesin kapal yang digunakan mencari ikan di laut.

Ketika pasokan Solar sulit diperoleh, sebagian nelayan terpaksa mengurangi aktivitas melaut, bahkan tidak sedikit yang harus mencari pekerjaan alternatif demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang beralih menjadi buruh bangunan atau melakukan pekerjaan lain yang tersedia.

Situasi serupa juga berpotensi dialami para petani. Pada musim tanam, kebutuhan Solar untuk mengoperasikan mesin traktor dan peralatan pertanian lainnya menjadi sangat penting. Ketika BBM sulit diperoleh, mekanisasi pertanian terganggu. Petani pun terpaksa kembali menggunakan tenaga manual, seperti mencangkul lahan persawahan dan tegalan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan antrean di SPBU. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut keberlangsungan mata pencaharian, produktivitas masyarakat, dan ketahanan ekonomi daerah.

Jika nelayan tidak dapat melaut dan petani kesulitan mengolah lahannya, maka dampaknya tidak berhenti pada individu atau keluarga mereka. Produksi perikanan dan pertanian juga berpotensi terganggu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pasokan pangan dan pendapatan masyarakat.

Mengurai Akar Persoalan Kelangkaan BBM

Lantas, mengapa kelangkaan BBM bersubsidi terus menjadi persoalan di sejumlah daerah?

Ada beberapa faktor yang patut dicermati. Pertama, ketidaksesuaian antara kuota BBM bersubsidi dengan kebutuhan aktual masyarakat. Kedua, adanya potensi peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi akibat disparitas harga.

Ketiga, kemungkinan terjadinya penyimpangan distribusi, termasuk praktik penimbunan dan penjualan kembali BBM dengan harga yang tidak wajar oleh oknum tertentu. Keempat, lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi BBM, mulai dari penyalur hingga pengecer.

Selain itu, dinamika harga minyak dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta berbagai tekanan ekonomi global turut memengaruhi kebijakan energi nasional.

Namun, berbagai faktor tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan persoalan distribusi BBM berlangsung berlarut-larut. Pemerintah dan pihak terkait harus mampu mengidentifikasi penyebab utama kelangkaan berdasarkan data dan fakta di lapangan, bukan sekadar memberikan penjelasan normatif kepada masyarakat.

Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga harus diperketat agar subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.

Di Mana Letak Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

Persoalan BBM sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari amanat konstitusi. Pancasila, khususnya sila kelima, menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pula Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang mengatur penguasaan negara atas cabang produksi penting serta bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip konstitusional tersebut seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya energi nasional.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kekayaan tersebut semestinya tidak hanya menjadi angka dalam laporan ekonomi atau sumber penerimaan negara. Kekayaan alam harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam masih menghadapi persoalan distribusi energi yang berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil?

Tentu, pengelolaan energi nasional bukan persoalan sederhana. Ada tantangan produksi, impor, distribusi, investasi, dan kemampuan fiskal negara. Akan tetapi, seluruh kompleksitas tersebut tidak boleh menggeser tujuan utama pengelolaan sumber daya alam, yakni sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jangan sampai masyarakat justru merasa menjadi pihak yang paling dirugikan di negeri yang kekayaan alamnya seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bersama.

Belajar dari Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Kita tentu masih mengingat kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi dampak kenaikan harga energi.

Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai persoalan muncul, terutama terkait ketepatan sasaran, validitas data penerima, serta potensi penyimpangan dalam proses penyaluran.

Pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah saat ini.

Berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya, memang memiliki peran dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun, bantuan sosial tidak dapat dijadikan satu-satunya instrumen untuk mengatasi dampak kenaikan harga energi.

Sebab, bantuan sosial bersifat terbatas dan diberikan kepada kelompok penerima tertentu, sedangkan kenaikan harga energi dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap biaya transportasi, distribusi barang, produksi, dan konsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan kompensasi benar-benar tepat sasaran, transparan, dan didukung oleh data penerima yang akurat. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat justru melahirkan persoalan baru berupa ketimpangan, kecemburuan sosial, dan praktik manipulasi data.

Efek Domino terhadap Biaya Produksi dan Kebutuhan Pokok

Kenaikan harga energi memiliki hubungan erat dengan berbagai komponen biaya ekonomi. BBM merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas produksi, distribusi, dan transportasi.

Ketika biaya energi meningkat, biaya operasional pelaku usaha berpotensi ikut naik. Kenaikan tersebut dapat merambat pada harga bahan baku, ongkos angkut, harga kebutuhan pokok, hingga biaya berbagai layanan masyarakat.

Dampaknya tentu semakin berat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menghadapi tantangan tersendiri. Kenaikan biaya operasional dapat mengurangi keuntungan usaha, bahkan mengancam keberlangsungan usaha apabila tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli konsumen.

Dengan demikian, kebijakan energi tidak boleh hanya dilihat dari perspektif harga jual BBM. Pemerintah harus memperhitungkan dampaknya terhadap keseluruhan rantai ekonomi nasional.

Jangan sampai upaya menjaga stabilitas fiskal justru berujung pada melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya beban ekonomi kelompok rentan.

Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Korban Kebijakan

Pada akhirnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional, mulai dari kebijakan harga, penetapan kuota, distribusi, hingga pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Kebijakan energi harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kelompok produktif, seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM, memperoleh akses energi yang memadai agar kegiatan ekonomi mereka tidak terhambat.

Kita tidak sedang menolak setiap kebijakan pemerintah tanpa dasar pertimbangan. Namun, setiap kebijakan publik harus terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan pengawasan masyarakat.

Kritik bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk mengingatkan pemerintah agar tetap berada pada jalur konstitusi.

Kita juga tidak boleh melupakan sejarah panjang perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Dahulu, rakyat berjuang melawan kolonialisme demi memperoleh kebebasan dan menentukan masa depan sendiri. Kini, tantangan bangsa mungkin berbeda, tetapi semangat untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan harus tetap hidup.

Jangan sampai rakyat merasa terasing di tanah airnya sendiri. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran justru tidak mampu memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

Pemerintah harus menyadari bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau peningkatan penerimaan negara. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana masyarakat dapat hidup layak, memperoleh akses energi, menikmati harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta mendapatkan kesempatan ekonomi yang adil.

Sebab, negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan kontribusi rakyat, tetapi harus hadir pula ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan keberpihakan.

Keadilan sosial bukan sekadar semboyan yang tercantum dalam Pancasila. Ia harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

*) Oleh: Hanafi, S.Pd.I : Pengamat Kebijakan Publik dan Pengajar di MTs. Al-Hasan Giligenting Sumenep

*) Tulisan Puisi ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi falihmedia.com

The post Ketika BBM Bersubsidi Langka, Keadilan Sosial Dipertanyakan appeared first on Falih Media.