FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sumenep baru saja mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertujuan untuk mengevaluasi program percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Rapat ini menjadi ajang penting dalam mengevaluasi capaian program dan memastikan strategi yang efektif dalam mencapai target.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edi Rasiyadi, menyampaikan bahwa evaluasi program ini menggunakan web monitoring dari Bangda sebagai alat untuk mengukur progres penurunan stunting atau tengkes.
“Melalui Rakor ini, kami meninjau kembali kinerja pelaksanaan program penurunan stunting yang ada, sekaligus memastikan perbaikan ke depannya,” jelas Edi saat diwawancarai Media Center pada Jumat (13/9/2024).
Hasil dari Rakor ini mencakup beberapa rekomendasi penting. Di antaranya adalah pemadanan data sebagai upaya menyusun satu data tengkes dan SSGI 2024, serta pengoptimalan anggaran desa pada daerah fokus (lokus) stunting untuk tahun 2025. Dana Desa juga diharapkan lebih efektif digunakan untuk program-program yang mendukung percepatan penurunan stunting, khususnya di wilayah dengan tingkat stunting yang masih tinggi.
Sekda Sumenep juga menekankan pentingnya data yang akurat terkait identifikasi balita stunting serta faktor-faktor penyebabnya.
“Data ini menjadi kunci dalam merencanakan alokasi anggaran yang tepat, sehingga dapat mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Sumenep,” tegasnya.
Rakor yang dilaksanakan pada 12 September 2024 ini juga dihadiri oleh Sekretaris TPPS Sumenep, drg. Ellya Fardasah, M.Kes, beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, DPMD, Dinsos, Diskominfo, dan Technical Assistance BKKBN Jatim. Mereka berperan aktif dalam menyusun strategi dan rencana tindak lanjut untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Sumenep.
Dengan adanya rekomendasi dan strategi yang dihasilkan dari Rakor ini, Kabupaten Sumenep diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan, melalui sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan OPD terkait.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
