FALIHMEDIA.COM | JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengimbau para kepala daerah untuk mulai memikirkan dan merencanakan pembangunan transportasi massal di wilayah masing-masing, seperti MRT, LRT, atau kereta cepat. Imbauan ini didasari oleh semakin meningkatnya kemacetan di berbagai daerah yang berujung pada kerugian ekonomi.
“Dari pantauan saya, kemacetan kini tidak hanya terjadi di Jawa, tapi juga mulai merambah ke luar Jawa. Ini harus segera dipikirkan transportasi massalnya,” ujar Jokowi di Istana Garuda, IKN, Selasa (13/8/2024).
Jokowi menekankan bahwa transportasi massal yang dibangun harus berbasis energi hijau, seperti listrik atau gas, guna mengurangi polusi. Ia mencontohkan Jakarta yang telah memiliki MRT, LRT, dan kereta cepat, namun kualitas udara di ibu kota masih berada pada indeks 190-200, jauh di atas ambang batas sehat yang seharusnya maksimal 50.
“Meski sudah ada MRT dan LRT, kualitas udara di Jakarta masih buruk, berkisar antara 190 hingga 200. Kota-kota yang mulai padat dan macet harus waspada terhadap dampaknya, terutama bagi kesehatan anak-anak,” jelasnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa meskipun pembangunan MRT dan transportasi massal lainnya penting, biaya pembangunannya cukup besar, termasuk biaya operasionalnya yang harus diantisipasi oleh APBD daerah.
“Hati-hati dalam menghitung anggaran. Mungkin bisa membangun MRT, tetapi biaya operasionalnya juga besar. APBD harus siap untuk menutup biaya operasional ini,” kata Jokowi.
Ia memberikan contoh bahwa MRT Jakarta membutuhkan sekitar Rp 800 miliar per tahun untuk menutupi biaya operasional, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 4 triliun setelah semua jalur selesai. Namun, tanpa transportasi massal, kerugian akibat kemacetan bisa mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun di Jabodetabek.
“Jika kita tidak membangun MRT, LRT, atau kereta cepat, kerugian karena kemacetan bisa mencapai Rp 65 triliun setiap tahun. Semua kepala daerah harus mulai menghitung dan merencanakan transportasi massal yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya,” tegas Jokowi.
Sebagai alternatif, Jokowi mencontohkan teknologi autonomous rail transit (ART) yang lebih ekonomis. Di IKN, transportasi ART dengan tiga gerbong per unitnya membutuhkan biaya sekitar Rp 74 miliar dengan biaya operasional Rp 500 juta per bulan, jauh lebih murah dibandingkan MRT.
“ART ini lebih murah karena tanpa rel, menggunakan teknologi magnet. Satu unit dengan tiga gerbong harganya sekitar Rp 74 miliar, sedangkan MRT sudah mencapai Rp 2,3 triliun per unit,” jelas Jokowi.
