FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus berinovasi dalam meningkatkan keselamatan pelayaran melalui Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran (SiKapal). Program ini bertujuan untuk mendukung masyarakat pemilik perahu dan kapal di wilayah tersebut.
Kali ini, pemerintah daerah memasang puluhan alat Automation Identification System (AIS) di berbagai perahu atau kapal milik masyarakat yang tersebar di 12 kecamatan.
“Kami secara bertahap memperkuat pelayanan SiKapal, termasuk melalui pemasangan tambahan AIS ini untuk meningkatkan keselamatan pelayaran,” ujar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, saat menyerahkan bantuan tersebut di Kantor Kecamatan Pasongsongan, pada Kamis (19/9/2024).
Program SiKapal dibuat untuk memudahkan identifikasi dan pengumpulan informasi terkait perahu atau kapal, terutama saat terjadi kecelakaan laut. Dengan adanya SiKapal, proses penanganan kecelakaan laut bisa dilakukan lebih cepat, sehingga korban bisa diminimalisir.
“Saat terjadi kecelakaan laut, petugas sering kesulitan mendapatkan informasi lokasi kejadian. Dengan adanya SiKapal, pendeteksian bisa dilakukan dengan cepat untuk membantu penanganan darurat,” jelas Bupati.
SiKapal memanfaatkan teknologi Automation Identification System (AIS), yang dipasang di perahu atau kapal nelayan dan terhubung dengan Call Center 112. Sistem ini memungkinkan deteksi titik koordinat kapal jika mengalami kecelakaan, memudahkan tim penyelamat menemukan lokasi secara cepat.
“Kami berharap tidak ada perahu atau kapal nelayan yang mengalami kecelakaan, namun dengan adanya AIS, proses evakuasi bisa dilakukan lebih cepat melalui deteksi titik koordinat,” tambah Bupati Achmad Fauzi.
Pada tahun 2024, sebanyak 50 unit AIS ditambahkan melalui APBD dan disalurkan kepada pemilik perahu di 12 kecamatan, yaitu Sapeken, Raas, Nonggunong, Gayam, Giligenting, Pasongsongan, Arjasa, Kangayan, Dungkek, Bluto, Batang-batang, dan Ambunten.
Sebagai informasi, program SiKapal telah mendapatkan berbagai penghargaan, termasuk masuk dalam 45 Top Inovasi Pelayanan Publik 2023 di tingkat nasional, bersama dengan 23 pemerintah kabupaten lainnya di Indonesia.
