Pemkab Sumenep Gelar Rakor Monev untuk Percepatan Penurunan Stunting hingga Tingkat Desa

Suasana rapat koordinasi Monev Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Hotel C1, Sumenep, yang dihadiri perwakilan OPD, camat, dan kepala desa (Foto: Pemkab Sumenep)

FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan dan Desa, di ruang Pertemuan Hotel C1.

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep, drg. Ellya Fardasah, M.Kes., melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Ida Winarni, S.ST, M.Kes., menyampaikan sambutan Pj. Bupati Sumenep, yang berharap upaya penurunan angka tengkes (stunting) terus menurun seperti yang diharapkan bersama.

“Karenanya upaya yang dilakukan TPPS Kabupaten Sumenep sebelumnya dapat terus dilakukan oleh TPPS kecamatan dan desa,” ujarnya, Kamis (14/11/2024).

Dikatakan, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) percepatan penurunan tengkes yang dilakukan dengan terus memacu TPPS kabupaten hingga kecamatan dan desa pada 2024 ditargetkan mencapai angka14%.

“Sebagai upaya yang dilakukan dengan terus memperbaiki kualitas SDM di Kabupaten Sumenep, sehingga di 2023 yang tercatat angka tengkes 16,7% itu artinya target ke angka 14% di 2024 hanya kurang 2,7%,” terangnya.

Karenanya diharapkan adanya keseriusan dari semua pihak untuk mencari solusi, khususnya dari para pengambil keputusan agar serius melakukan upaya mengurangi angka tengkes (stunting).

Sebab, diakui tengkes bisa mengancam generasi mendatang yang tidak hanya secara fisik kurang ideal, tetapi juga menyangkut perkembangan kognitif, potensi sosial dan ekonomi generasi yang akan datang mengalami penurunan.

Sebagai upaya penurunan tengkes dilakukan mulai tingkat nasional hingga daerah, kabupaten, kecamatan dan desa untuk memperbaiki kualitas SDM di masa mendatang.

“Penggunaan dana harus valid dan akurat, data tengkes juga sesuai yang ada di lapangan dan dilaporkan apa adanya sesuai kenyataan dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” tandasnya.

Termasuk juga sarana prasarana antar sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dengan pelatihan berkala.

Dan kepada masyarakat juga diharapkan turut aktif, karena untuk menurunkan tengkes tidak hanya peran pemerintah, namun masyarakat dan keluarga juga perlu dalam memenuhi asupan gizi dan pola asuh.

“Tentunya komitmen dari semua elemen, seperti akademisi, media dan swasta untuk bergandengan tangan dan terlibat dalam upaya penurunan tengkes (stunting) mulai dari proses hingga pelaksanaannya,” tambahnya.

Sementara narasumber kegiatan yang dihadiri dari perwakilan OPD, Camat, Kepala Desa, organisasi kemasayarakatan dan lainnya tersebut, juga Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dra. Wahasah, MM., dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Nurul Hasanah, S.Sos, M.Si.

Exit mobile version