Daerah  

Musrenbangdes Parsanga 2024: Fokus pada Pembangunan PAUD dan Pemberdayaan Masyarakat

Camat Kota Sumenep, Yudi Nursukmadiyanto, memberikan Perayaan pada Musrenbangdes Parsanga 2024 di Balai Desa Parsanga, menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat (Foto: Pemkab Sumenep)

FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Pemerintah Desa (Pemdes) Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2025, di Balai Desa setempat, Jumat (23/8/2024).

Hadir dalam Musrenbangdes tersebut, Ketua dan anggota BPD, Ketua RT, perwakilan pemuda, perempuan, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Camat Kota, Yudi Nursukmadiyanto, berharap, Musrenbangdes bisa menjadi ajang masukan dari elemen masyarakat untuk melaksanakn pembangunan tahun berikutnya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menyesuaikan dengan visi misi Kepala Desa yang dijanjikan sebelumnya kepada masyarakat.

“Diharapkan usulan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur saja, namun program pemberdayaan sumber daya masyarakat, pemberdayaan ekonomi, sosial dan semacamnya juga harus menjadi perhatian,” ujar mantan Camat Talango yang berprestasi juara 1 Bupati Sumenep Award 2023 ini dalam sambutannya.

Yudi juga mencontohkan, seperti halnya program peningkatan SDM beasiswa bagi pelajar, pembangunan sarana pendidikan dan sebagainya. Termasuk peningkatan bidang kesehatan masyarakat dengan memberdayakan PKK serta kegiatan Posyandu.

Bahkan, saat ini pemerintah dari pusat hingga daerah fokus terhadap penurunan tengkes (stunting) yang menjadi prioritas nasional.

Camat Kota yang baru menjabat ini mengingatkan pula, agar bisa melaksanakan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti halnya dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bahkan, seluruh Kepala Desa di Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu melakukan study banding ke desa yang maju dengan peningkatan usaha yang dikelola BUMDes.

“Jadi perencaaan pembangunan yang dilaksanakan melalui musyawarah di tingkat desa ini benar-benar harus matang, sehingga akan menghasilkan kemajuan untuk desa dan kesejahteraan dinikmati oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara Kepala Desa Parsanga, Muhammad Sholehoddin, S.AN, menyatakan, berkaitan dengan Musrenbangdes Parsanga kali ini menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Parsanga 2025, agar mendapatkan tanggapan, masukan dan usulan dari masyarakat untuk dilakukan Penetapan Rancangan RKPDes 2025.

“Untuk saat ini Desa Parsanga memang memprioritaskan pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mulai dibangun tahun ini dan akan dilanjutkan 2025 nanti,” ujarnya.

Sementara berkaitan dengan rencana pembangunan desa lainnya tetap dilaksanakan sesuai skala prioritas di tiga dusun yang ada di Desa Parsanga, yakni Dusun Patenongan, Temor Leke dan Perreng Tale.

Bahkan, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya bergantung dengan dana yang bersumber dari DD dan ADD. Namun, pihaknya juga mengusulkan pembangunan yang bisa dilaksanakan melalui pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Itu sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya hingga tahun ini juga sudah ada sejumlah pembangunan seperti jalan aspal yang dilaksanakan di luar Dana Desa (DD).

“Kami terus mengupayakan beberapa pembangunan di desa selain dari DD dan ADD, kami usulkan untuk mendapatkan program dari kabupaten, provinsi hingga pusat, sehingga pembangunan Desa Parsanga bisa terselesaikan dengan baik sesuai harapan masyarakat,” tandasnya.

Sedangkan beberapa kegiatan pembangunan yang masuk dalam RKPDes 2025 meliputi, Bidang Pertama Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat 15 poin, di antaranya pengembangan sistem informasi desa, kedua pembangunan desa ada 17 point diantaranya pembangunan gedung PAUD, ketiga pembinaan kemasyarakatan ada 2 point kegiatan penyelenggaraan kesenian, kebudayaan dan keagamaan, keempat pemberdayaan masyarakat ada 1 point peningkatan kapasitaas Kades dan perangkatnya serta keenam keadaan yang mendesak berupa BLT kemiskinan ekstrim dan belanja tidak terduga.

Exit mobile version