Albania Akan Blokir TikTok Selama Satu Tahun, Ini Alasan dan Kontroversinya

Ilustrasi aplikasi TikTok yang akan diblokir di Albania, mencerminkan upaya pemerintah melindungi generasi muda dari pengaruh buruk media sosial (Foto: Pexels)

FALIHMEDIA.COM – Pemerintah Albania mengumumkan rencana pemblokiran aplikasi TikTok mulai awal 2025. Keputusan ini akan berlaku selama satu tahun penuh sebagai respons atas kekhawatiran terhadap pengaruh buruk platform media sosial terhadap anak-anak dan remaja.

Perdana Menteri Albania, Edi Rama, menegaskan langkah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda.

“Selama satu tahun, kami akan benar-benar menutupnya untuk semua orang. Tidak akan ada TikTok di Albania,” ujar Rama, seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (24/12/2024).

Keputusan ini diambil setelah insiden tragis pada November lalu, di mana seorang siswa berusia 14 tahun tewas ditikam oleh teman sekelasnya.

Media lokal melaporkan bahwa insiden tersebut dipicu oleh pertengkaran yang viral di media sosial, termasuk TikTok, meskipun TikTok menyangkal klaim tersebut.

Para peneliti di Albania mencatat bahwa anak-anak merupakan pengguna terbesar TikTok di negara itu. Kekhawatiran orang tua semakin meningkat setelah muncul laporan anak-anak membawa benda tajam ke sekolah, yang dipicu oleh konten viral di media sosial.

“Masalahnya bukan hanya pada anak-anak, tetapi juga pada masyarakat kita dan platform seperti TikTok yang mengendalikan pikiran anak-anak kita,” ujar Rama.

Sementara itu, TikTok membantah keterlibatan dalam insiden tersebut.

“Kami tidak menemukan bukti bahwa pelaku atau korban memiliki akun TikTok. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa video yang mengarah pada insiden ini diunggah di platform lain,” kata juru bicara TikTok.

Albania bergabung dengan negara-negara seperti Prancis, Jerman, Belgia, dan Australia yang telah mengambil langkah tegas membatasi penggunaan media sosial untuk anak-anak.

Di Albania, pihak kepolisian juga meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah dengan kehadiran polisi dan kerja sama lebih erat dengan para orang tua.

Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari pihak oposisi. Ina Zhupa, anggota parlemen dari Partai Demokrat, menyebut keputusan ini sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara dan tindakan politik semata.

“Ini adalah tindakan diktator dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan demokrasi,” tegasnya.

Pemerintah Albania akan mengevaluasi dampak pemblokiran TikTok selama satu tahun ini sebelum memutuskan apakah platform tersebut dapat kembali beroperasi.

Exit mobile version