FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Sebanyak 142 tenaga pendidikan, termasuk koordinator pengawas sekolah, ketua K3S SD Negeri, ketua MKKS SMP Negeri, ketua IGTKI, kepala sekolah, dan guru jenjang PAUD hingga SMP di Sumenep, mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekolah Responsif Gender. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diharapkan mampu menciptakan sekolah yang aman dan suportif bagi seluruh siswa tanpa diskriminasi.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa gerakan sekolah responsif gender merupakan inisiatif penting untuk memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan memperhatikan kebutuhan semua murid, baik laki-laki maupun perempuan.
“Dinas Pendidikan dalam upaya memaksimalkan kesadaran kesetaraan gender pada satuan pendidikan dibutuhkan terobosan program yang inovatif berupa gerakan sekolah responsif gender,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Asisten Administrasi Umum Ferdiansyah Tetrajaya pada Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek), di Hotel Asmi, Rabu (28/8/2024).
Bupati Fauzi juga menyatakan bahwa gerakan ini diharapkan menjadi laboratorium budaya yang mendukung kesadaran kesetaraan gender di dunia pendidikan.
“Gerakan ini harus menjadi laboratorium budaya yang mempunyai peran dalam menyiapkan insan cerdas, melalui pola relasi sosial yang saling mendukung sebagai langkah dasar, untuk melahirkan kesadaran pentingnya kesetaraan gender,” ujarnya.
Menurutnya, sekolah yang responsif terhadap gender memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi cerdas yang mampu hidup secara harmonis tanpa adanya diskriminasi.
“Siswa diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar tanpa takut dihakimi,” tuturnya.
“Sekolah responsif gender memberikan kesempatan bagi siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengenal dan mengembangkan diri mereka tanpa tekanan atau diskriminasi,” katanya.
Gerakan sekolah responsif gender juga selaras dengan kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2021-2026.
“Kebijakan ini menjadi panduan pembangunan yang memastikan program-program diimplementasikan dengan sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, mengungkapkan bahwa sekolah responsif gender diharapkan mampu menghapus segala bentuk diskriminasi, kekerasan, subordinasi, serta stigma yang masih ada di lingkungan pendidikan.
“Selain itu, sekolah ini diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam proses pendidikan dan pembelajaran sehari-hari,” ucapnya.
Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2024 ini menggunakan metode yang beragam, termasuk pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Dengan bimbingan teknis ini, diharapkan sekolah-sekolah di Sumenep dapat menjadi lebih inklusif dan aman bagi semua siswa.
